 |
| Ratusan massa ormas dari Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Karawang pada Rabu (22/4/2026). (Istimewa) |
krwdaily - Ratusan massa ormas dari Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Karawang pada Rabu (22/4/2026).
Mereka datang untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan di RSUD Karawang dan tata kelola anggaran daerah.
Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan. Terlihat tulisan seperti “Aspirasi Rakyat atau Dagelan” hingga kritik terhadap pokok pikiran (pokir) DPRD. Massa juga memadati area luar pagar gedung DPRD sambil menyuarakan orasi secara bergantian.
Koordinator aksi menyampaikan bahwa kedatangan mereka bertujuan mendorong transparansi dan akuntabilitas DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan serta pembuatan kebijakan.
Dalam selebaran resmi yang dibagikan kepada peserta aksi, GMPI merinci sejumlah tuntutan, di antaranya:
- Mendesak DPRD Kabupaten Karawang untuk segera menetapkan jadwal rapat dengar pendapat (RDP) yang jelas, terbuka, dan substansial, bukan sekadar formalitas.
- Meminta pertanggungjawaban dari pengusul kebijakan, khususnya terkait wacana parkir gratis di RSUD Karawang, termasuk dasar hukum dan perhitungan fiskalnya.
- Menolak kebijakan populis yang dinilai berpotensi merusak keuangan daerah jika tidak dikaji secara matang.
- Menuntut agar RDP dihadiri pihak-pihak terkait seperti Dinas Perhubungan, manajemen RSUD, Bagian Hukum Setda, dan Bapenda.
- Mendorong fokus pada perbaikan kualitas layanan RSUD, mulai dari tenaga medis, sarana prasarana, hingga kebersihan, bukan hanya persoalan tarif parkir.
- Menantang DPRD untuk menunjukkan integritas dalam memperjuangkan kepentingan rakyat melalui kebijakan yang nyata.
- Mengusulkan penyesuaian tarif parkir yang wajar dan terjangkau, bukan penggratisan total, serta menuntut pengelolaan parkir yang profesional dan transparan.
- Meminta aparat penegak hukum mengawasi pelaksanaan pokir DPRD guna mengantisipasi dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta memastikan pokir kembali pada fungsi utamanya sebagai penyalur aspirasi masyarakat.
Selain itu, GMPI juga menyoroti pentingnya transparansi penggunaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir agar benar-benar digunakan untuk peningkatan fasilitas layanan kesehatan.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Massa tetap berada di luar pagar gedung DPRD sambil menyampaikan tuntutan secara tertib. Hingga aksi berlangsung, massa meminta DPRD segera memberikan respons konkret dan tidak membiarkan aspirasi masyarakat berlarut tanpa kejelasan.
“Publik menunggu kepastian dan tindakan nyata, bukan sekadar sensasi,” demikian pernyataan penutup dalam selebaran yang dibagikan kepada peserta aksi. (hsn)